Paripurna DPRD Sepi, Akankah ini Buntut dari Ketimpangan Anggaran Pembangunan untuk Wilayah Kerinci Hilir?

indonesiasatu, 21 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

KERINCI - Rapat paripurna DPRD kabupaten Kerinci Selasa (21/01) Penyampaian Raperda tentang perubahan atas perda nomor 7 tahun 2016 tentang penyertaan modal PDAM Tirta Sakti dan raperda perubahan kedua atas perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah oleh bupati Kerinci.

Dari pantauan Indonesiasatu.co.id, di ruang sidang paripurna terlihat sepi dan dihadiri hanya segelintir anggota dewan saja, bahkan banyak yang menduga rapat Paripurna tersebut di nilai tidak memenuhi kuota forum.

Tingkat ketidak hadiran anggota sidang ditaksir lebih dari 60 persen, perihal tersebut tentu menimbulkan berbagai spekulasi dan pradigma negatif dikalangan sejumlah wartawan yang meliput jalannya sidang Paripurna tersebut.

Syafri salah seorang aktivis kepada awak media ini menuturkan, minimnya tingkat kehadiran anggota dewan capai lebih dari 60 persen, hal tersebut menurut syafri disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah buntut dari mencuatnya isu hangat tentang RKA yang diprioritaskan di kecamatan Siulak, bahkan akhir ini dikabarkan mencuat isu mosi tak percaya terhadap pimpinan DPRD Kerinci.

"Ini menjadi catatan serius oleh Bupati Kerinci Adirozal, ada apa hanya beberapa anggota dewan saja yang hadir di sidang paripurna ini, padahal ini agenda yang sangat penting. Saya menduga, hal ini ada hubungannya terkait anggaran Pembangunan (RKA,red) untuk tahun 2020 hanya diprioritaskan di kecamatan siulak saja, ataupun dugaan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci," Ungkap syafri.

Dan lanjut syafri, setelah bocornya RKA kata syafri lagi, secara tidak langsung Adi Rozal beserta koleganya di DPRD telah membangun opini negatif dan kasarnya lagi telah menganak tirikan Kerinci hilir" Jelas syafri.

Untuk diketahui, sebelumnya Andespa Kendora fraksi dari partai Gerindra dapil 5 kepada Indonesiasatu.co.id mengatakan dirinya tidak diperbolehkan tim TPAD untuk melihat RKA waktu pembahasan anggaran. 

" Saya tidak diperbolehkan melihat RKA oleh TPAD waktu pembahasan di Banggar, padahal saya sudah menanyakan itu" Jelas Andespa.

Hingga hari ini, isu ketimpangan anggaran masih menjadi perbincangan hangat di semua kalangan masyarakat Kerinci, khususnya Kerinci bagian Hilir. (sony)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu